- Pencantuman jenis koperasi dalam Anggaran Dasar Koperasi. (Pasal 82)
- Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenisnya (Pasal 18)
- Pendirian koperasi dengan akta notaris (Pasal 9)
- Koperasi dilarang memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota
- Nama untuk koperasi sekunder harus di akhiri dengan sebutan (Skd) (Pasal 17)
- Akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan KSP (Pasal 94)
- Akan dibentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100)
- Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari’ah (pasal 87, ayat 3)
- KSP dilarang berinvestasi pada usaha sektor riil (pasal 93, ayat 5)
- KSP harus memperoleh izin usaha dari mentri (Pasal 88)
Tentang Kelembagaan
- Rapat Anggota
- Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup (Pasal 36, poit 1 Ayat 2).
- Undangan kepada anggota untuk menghadiri Rapat Anggota di kirim oleh pengurus paling lambat 14 hari sebelum rapat anggota di selenggarakan (Pasal 34, ayat 4)
-
Undangan juga meliputi
pemberitahuan bahwa bahan yang akan di bahas dalam rapat anggota tersedia di
koperasi. (pasal 34, Ayat (5)
- Pengawas
- Pengawas, pengurus dan pengelola harus memiliki standar kompetensi. (Pasal 92)
- Pengawas mengusulkan dan memberhentikan (sementara) pengurus (Pasal 50)
- Pengawas mengusulkan calon pengurus (Pasal 50, Ayat 1 poin a)
- Memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 50, Ayat 2 poin e)
- Pengurus
1.
Pengawas, pengurus dan
pengelola harus memiliki standar kompetensi. (Pasal 92)
2.
Pengurus di pilih dari
orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota (Pasal 55)
3.
pengurus dipilih dan
diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas (Pasal 56,
Ayat 1 )
4.
Gaji dan tunjangan setiap
pengurus di tetapkan oleh Rapat Anggota atas usul pengawas (Pasal 57)
Tentang Keanggotaan dan Permodalan
- Keanggotaan
1.
keanggotaan koperasi
bersifat terbuka. (Pasal 26, ayat 3)
2.
Keanggotaan Koperasi
tidak bisa di pindah tangankan (Padal 28, Ayat 2)
3.
KSP wajib mendaftarkan
non-anggota menjadi anggota koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
berlakunya Undang-Undang ini (Pasal 123)
- Permodalan
1.
Modal awal terdiri dari
setoran pokok dan sertifikat modal koperasi (Pasal 66, Ayai 1)
2.
selain modal awal : (i)
hibah; (ii) modal penyertaan; (iii) modal pinjaman yang berasal dari
anggota;koperasi lainnya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat
hutang lainnya; pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 66, Ayat 2).
3.
Setoran pokok tidak
dapat dikembalikan (Pasal 67)
4.
Setiap Anggota Koperasi
harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam
Anggaran Dasar. (Pasal 68, ayat 1)
5.
Koperasi harus
menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum
sama dengan nilai Setoran Pokok. (Pasal 68, ayat 2)
6.
Pembelian
Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi. (Pasal 68, ayat
3)
7.
Sertifikat
Modal Koperasi tidak memiliki hak suara. (Pasal 69, ayat 1)
8.
Sertifikat Modal Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama. (Pasal 69, ayat 2)
9.
Nilai nominal Sertifikat
Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. (Pasal 69, ayat 3)
10.
Penyetoran
atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam
bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (Pasal 69, ayat 4)
11.
Dalam hal
penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.
(Pasal 69, ayat 5)
12.
Koperasi dapat menerima
Modal Penyertaan dari; (i) Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau; (ii) masyarakat
berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan. (pasal 75 ayat 01)
13.
Pemerintah dan/atau
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan
yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan. (pasal 75 ayat
04).
14.
Perjanjian penempatan
Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
huruf b sekurang-kurangnya memuat: (i) besarnya Modal Penyertaan; (ii)
risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha; (iii) pengelolaan usaha; dan
(iv) hasil usaha. (Pasal 76)
SHU
- Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk: (i) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; (ii) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki; (iii) pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi; (iv) pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau; (v) penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 78, ayat 1)
- Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota. (Pasal 78, ayat 2)
- Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota. (Pasal 78, ayat 3)
Mulai Berlaku
- Disahkan di jakarta, 29 Oktober 2012, di tanda tangani oleh Presiden RI
- Di Undangkan di Jakarta, 30 Oktober 2012 oleh Kemenhumkan RI
- UU No 17 Tahun 2012 ini berlaku sejak di undang-undangkan.
- Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang di teteapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak di undang-undang kan.
PR Besar dalam Penyesuaian
- Pemisahan dari KSU menjadi koperasi sesuai jenis yang di atur oleh UU no 17 tahun 2012
- Konversi permodalan koperasi dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela menjadi setoran pokok dan sertifikat modal koperasi
- Kompetensi pengurus, pengawas dan pengelola.
sumber :
http://adhiesan22.blogspot.com/2013/02/pengganti-uu-kop-no25-tahun-1992.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar